Robert Baden-Powell ( Bapak pandu sedunia) |
SEJARAH SINGKAT
GERAKAN PRAMUKA
I. DASAR PEMIKIRAN
1.
Sejarah gerakan kepramukaan merupakan sumber
pemikiran dan pembelajaran dalam pelaksanaan kepramukaan.
2.
Pembina Pramuka merupakan sumber utama bagi
peserta didik/anggota muda dalam transformasi pengetahuan, sehingga informasi
tentang sejarah dan perkembangan Gerakan Pramuka merupakan kebutuhan Pembina
Pramuka.
II. TUJUAN
Tujuan
dari penyampaian materi ini adalah agar Pembina Pramuka memahami arti strategis
kelahiran gerakan kepanduan/gerakan kepramukaan, sehingga mampu menanamkan
nilai-nilai kepramukaan kepada peserta didik/anggota muda.
III. SASARAN
Setelah mengikuti kegiatan ini, peserta mampu:
1. memahami
sejarah kelahiran gerakan kepanduan di Indonesia;
2. memahami
perubahan gerakan kepanduan menjadi Gerakan Pramuka;
3. memahami
dinamika perkembangan organisasi Gerakan Pramuka sesuai dengan situasi dan
kondisi bangsa dan negara.
IV. PELAKSANAAN
1. Pengantar
pembuka oleh pelatih
2. Pemutaran
film dokumenter Gerakan Pramuka.
3. Diskusi
dan presentasi
4. Evaluasi
V. WAKTU 1 X 45 menit
SEJARAH
SINGKAT GERAKAN PRAMUKA
“DARI
GERAKAN KEPANDUAN KE GERAKAN PRAMUKA”
I. PENDAHULUAN
Sejarah
merupakan cermin bagi keadaan sekarang, serta
sumber pemikiran dan pembelajaran dalam mengembangkan tujuan-tujuan yang akan
datang.
II. MATERI POKOK
1.
Masa Hindia Belanda
a. Tahun
1908, Mayor Jenderal Robert Baden Powell melancarkan suatu gagasan tentang pendidikan
luar sekolah untuk anak-anak Inggris,
dengan tujuan agar menjadi manusia Inggris, warga Inggris dan anggota
masyarakat Inggris yang baik sesuai dengan keadaan dan kebutuhan kerajaaan
Inggris Raya ketika itu.
b. Beliau menulis “Scouting for Boys” sebuah
buku yang berisi pengalaman di alam terbuka bersama pramuka dan latihan-latihan
yang diperlukan Pramuka.
c. Gagasan
Boden Powell dinilai cemerlang dan sangat menarik sehingga banyak negara-negara lain mendirikan kepanduan. Diantaranya
di negeri Belanda dengan nama Padvinder atau Padvinderij.
d. Gagasan kepanduan dibawa oleh orang Belanda ke Indonesia yang pada masa itu
merupakan daerah jajahan Hindia Belanda (Nederlands OOst Indie), dengan mendirikan
Nederland Indischie Padvinders Vereeniging (NIPV) atau Persatuan
Pandu-pandu Hindia-Belanda.
e. Pemimpin-pemimpin
pergerakan nasional, mengambil gagasan Baden Powell dengan membentuk
organisasi-organisasi kepanduan yang bertujuan membentuk manusia Indonesia yang
baik yaitu sebagai kader pergerakan nasional. Pada saat itu mulailah
bermunculan organisasi-organisasi kepanduan diantaranya Javanse Padvinders Organizatie
(JPO), Jong Java Padvinderij (JJP), National Islamitje Padvinderij (NATIPIJ),
Sarikat Islam Afdeling Padvinderij (SIAP),
Hizbul Wathan (HW) dan lain sebagainya. Pemerintah
Hindia Belanda melarang penggunaan istilah Padvinder dan Padvinderij untuk
organisasi kepanduan di luar NIPV.
f. Sumpah Pemuda yang dicetuskan pada Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, telah menjiwai
gerakan kepanduan nasional Indonesia
untuk lebih bergerak maju.
g. Dengan meningkatnya kesadaran nasional Indonesia, maka
timbullah niat untuk mempersatukan
organisasi-organisasi kepanduan. Pada tahun 1930 muncullah Kepanduan Bangsa
Indonesia (KBI) yang merupakan gabungan dari organisasi kepanduan Indonesische
Padvinders Organizatie (INPO), Pandu Kesultanan (PK) dan Pandu Pemuda
Sumatera (PPS). Pada tahun 1931 terbentuk federasi kepanduan dengan nama
Persatuan Antar Pandu-pandu Indonesia (PAPI), yang kemudian berubah menjadi
Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia (BPPKI) pada tahun 1938.
2.
Masa Pendudukan Jepang
Pada masa
pendudukan Jepang (PD II), penguasa Jepang melarang keberadaan organisasi
kepanduan.
Tokoh-tokoh kepanduan banyak yang masuk organisasi
Seinendan, Keibodan dan Pembela Tanah Air (PETA).
3.
Masa Perang Kemerdekaan
Dengan
diproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia bahu membahu
mempertahankan kemerdekaan. Seiring
dengan itu, pada tanggal 28 Desember 1945 di Surakarta berdiri Pandu Rakyat
Indonesia (PARI) sebagai satu-satunya organisasi kepanduan di wilayah Republik Indonesia.
4.
Masa Pasca Perang Kemerdekaan hingga 1961
a.
Setelah pengakuan kedaulatan NKRI, Indonesia
memasuki masa pemerintahan yang liberal. Sesuai dengan situasi pemerintahan tersebut,
maka bermunculan kembali organisasi kepanduan seperti HW, SIAP, Pandu Islam
Indonesia, Pandu Kristen, Pandu Katholik, Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) dan
lain-lain.
b.
Menjelang tahun 1961, kepanduan Indonesia telah
terpecah-pecah menjadi lebih dari 100 organisasi kepanduan. Suatu keadaan yang melemahkan
nilai persatuan dan gerakan kepanduan Indonesia. Organisasi kepanduan pada saat itu terdiri atas satu federasi
kepanduan putera dan dua feserasi kepanduan puteri yaitu:
·
Ikatan Pandu Indonesia (IPINDO), 13 September
1951.
·
Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia
(POPPINDO), 1954.
·
Perserikatan Kepanduan Putri Indonesia.
Selanjutnya,
ketiga
federasi tersebut melebur menjadi satu federasi yaitu Persatuan Kepanduan
Indonesia (PERKINDO). Organisasi kepanduan yang
bergabung dalam federasi ini hanya 60 dari 100 organisasi kepanduan dengan 500.000 anggota. Disamping itu, sebagian dari
60 organisasi kepanduan anggota PERKINDO tersebut berada di bawah organisasi
politik atau organisasi massa
yang satu sama lain berbeda paham dan prinsip.
c.
Untuk mengatasi keadaan yang tidak
kondusif dalam gerakan
kepanduan, PERKINDO membentuk
panitia untuk memikirkan jalan
keluarnya. Panitia menyimpulkan bahwa kepanduan lemah dan
terpecah-pecah,
terpaku dalam cengkeraman gaya tradisional
kepanduan Inggris. Hal ini disebabkan pendidikan yang diselenggarakan oleh
gerakan kepanduan Indonesia
belum disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan bangsa dan masyarakat Indonesia.
Oleh karena itu gerakan kepanduan kurang
memperoleh tanggapan dari bangsa dan masyarakat Indonesia. Kepanduan hanya terdapat pada lingkungan komunitas yang sedikit banyak sudah
berpendidikan barat.
d.
Kondisi lemah gerakan kepanduan Indonesia dimanfaatkan oleh pihak komunis
sebagai alasan untuk memaksa gerakan kepanduan Indonesia menjadi Gerakan Pioner
Muda seperti yang terdapat di negara-negara komunis.
e.
Keinginan pihak Komunis berhasil
ditentang oleh kekuatan Pancasila dalam tubuh PERKINDO. Dengan bantuan Perdana
Menteri Djuanda, tercapailah perjuangan mempersatukan organisasi kepanduan ke
dalam satu wadah Gerakan Pramuka melalui Keputusan Presiden RI No. 238
Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka, pada tanggal 20 Mei 1961 yang ditandatangani oleh Ir. Djuanda selaku
Pejabat Presiden RI. Saat itu, Presiden Soekarno sedang berkunjung ke negeri Jepang.
5.
Masa 1961-1999
Gerakan Kepanduan Indonesia
memasuki keadaan baru dengan nama Gerakan Praja Muda Karana atau Gerakan
Pramuka, Keppres No. 238 Tahun 1961.
a. Semua
organisasi kepanduan melebur ke dalam Gerakan Pramuka, menetapkan Pancasila sebagai dasar Gerakan Pramuka.
b. Gerakan
Pramuka adalah suatu perkumpulan yang berstatus non-governmental (bukan badan
pemerintah) yang berbentuk kesatuan. Gerakan Pramuka diselenggarakan menurut
jalan aturan demokrasi, dengan pengurus (Kwartir Nasional, Kwartir Daerah,
Kwartir Cabang dan Kwartir Ranting) yang dipilih dalam musyawarah.
c. Gerakan
Pramuka sebagai satu-satunya badan di wilayah NKRI yang diperbolehkan
menyelenggarakan kepramukaan bagi anak dan pemuda Indonesia; organisasi lain yang
menyerupai, yang sama dan sama sifatnya
dengan Gerakan Pramuka dilarang adanya.
d. Gerakan
Pramuka bertujuan mendidik anak dan pemuda Indonesia dengan prinsip dasar
metodik pendidikan kepramukaan sebagaimana dirumuskan
Baden Powell, yang pelaksanaannya diserasikan
dengan kebutuhan, keadaan
dan perkembangan bangsa dan
masyarakat Indonesia agar menjadi manusia Indonesia yang baik dan anggota
masyarakat yang berguna bagi pembangunan bangsa dan negara.
e. Dengan melakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan dan keadaan di
masing-masing wilayah di Indonesia,
ternyata Gerakan Pramuka mampu membawa perubahan dan dapat mengembangkan
kegiatannya secara meluas.
f. Gerakan Pramuka menjadi lebih kuat
dan memperoleh tanggapan luas dari masyarakat. Dalam waktu singkat organisasinya telah
berkembang dari kota-kota hingga ke kampung dan desa-desa, dan jumlah
anggotanya meningkat dengan pesat.
g. Kemajuan pesat
tersebut tak lepas dari sistem Majelis Pembimbing
(Mabi) yang dijalankan oleh Gerakan Pramuka di setiap tingkat, dari tingkat gugusdepan hingga tingkat
nasional.
h. Mengingat
bahwa 80% penduduk Indonesia tinggal di desa dan 75% adalah keluarga petani,
maka pada tahun 1961 Kwartir Nasional menganjurkan
Pramuka menyelenggarakan kegiatan di bidang pembangunan masyarakat desa.
i. Anjuran
tersebut dilaksanakan terutama di Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan
Jawa Barat telah mampu menarik perhatian pemimpin-pemimpin masyarakat Indonesia.
Pada tahun 1966, Menteri Pertanian dan
Ketua Kwartir Nasional mengeluarkan instruksi bersama tentang pembentukan
Satuan Karya Pramuka (Saka) Tarunabumi. Saka Tarunabumi dibentuk dan
diselenggarakan khusus untuk memungkinkan adanya kegiatan Pramuka di bidang
pendidikan cinta pembangunan pertanian dan pembangunan masyarakat desa secara
lebih nyata dan intensif.
Kegiatan Saka Tarunabumi ternyata telah
membawa pembaharuan, bahkan membawa semangat untuk mengusahakan
penemuan-penemuan baru (inovasi) pada pemuda desa yang selanjutnya mampu
mepengaruhi seluruh masyarakat desa.
j. Model
pembentukan Saka Tarunabumi kemudian berkembang menjadi pembentukan Saka
lainnya yaitu Saka Dirgantara, Saka Bahari, dan Saka Bhayangkara. Anggota Saka tersebut terdiri dari para
Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega yang memiliki minat di bidangnya. Para
Pramuka Penegak dan Pandega yang tergabung dalam Saka menjadi instruktur di bidangnya bagi adik-adik dan rekan-rekannya di gudep.
k.
Perluasan kegiatan Gerakan Pramuka yang
berkembang pesat hingga ke desa-desa, terutama kegiatan di bidang pembangunan
pertanian dan masyarakat desa, dan pembentukan Saka Tarunabumi menarik
perhatian badan internasional seperti FAO, UNICEF, UNESCO, ILO dan Boys Scout World Bureau.
6.
Masa 1999 – sekarang
a. Perkembangan
politik negara dan pemerintahan mengalami perubahan dengan adanya Reformasi. Keadaan ini turut mempengaruhi perkembangan
masyarakat secara menyeluruh.
b. Untuk pertama kali pada Munas 2003 di Samarinda, pemilihan Ketua Kwartir
Nasional dilaksanakan dengan sistem Pemilihan Langsung oleh Kwartir Daerah.
c. Pencanangan
Revitaliasi Gerakan Pramuka oleh Presiden
RI selaku Ka Mabinas
d. Pembentukan
Saka Wirakartika
e. RUU
Kepramukaan
III. PENUTUP
Sejarah
Gerakan Pramuka merupakan sumber pemikiran dan pembelajaran pengembangan
organisasi, agar terus digali untuk memberikan sumbangsih kepada bangsa dan
negara.
Reverensi & Bahan Pustaka.
1. Patah
tumbuh hilang berganti, 40 Tahun Gerakan Pramuka, Kwarnas …
Buku Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat
Dasar (KMD), Kwarnas….
Tidak ada komentar:
Posting Komentar